MUI Ajak Masyarakat Untuk Percaya Kepada KPU

Berita gosip – Menanggapi perkembangan sosial pasca pemilihan, Komisi Fatwa MUI mengadakan rapat pleno tentang komisi fatwa, Kamis (2/5/2019) untuk berkontribusi pada kebaikan kehidupan bangsa dan negara sesuai perspektif. Hukum Islam. Dalam rapat itu, MUI ajak masyarakat untuk percaya kepada KPU dalam Pilpres.

Dalam pertemuan itu disepakati bahwa pentingnya semua elemen bangsa, lebih khusus umat Islam untuk menjaga kondusifitas kehidupan bangsa dan negara, selalu menjaga persatuan, persaudaraan, dan menghindari kecurigaan timbal balik.

Kemudian, MUI meminta semua pihak untuk menghormati dan mempercayai lembaga negara yang diberi tugas dan wewenang oleh konstitusi, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan tugasnya dengan baik terkait dengan proses seleksi hingga selesai.

“Jangan saling mencurigai dan menyebarluaskan informasi yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Jangan membangun opini menyesatkan yang melemahkan fungsi negara,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh.

Baca juga: Petugas Pemilu Meninggal Dunia Dapat Santunan Rp 36 Juta

Dia menambahkan, jika ada input, ketidakpuasan, kritik, atau protes, sampaikan dengan baik sesuai mekanisme yang dibenarkan. “Tidak dibenarkan untuk membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik, dan dampaknya juga baik,” lanjutnya.

Asrorun menambahkan, partainya juga merekomendasikan agar aparatur negara bekerja dengan dedikasi, kepercayaan, untuk kepentingan bangsa. Komisi Fatwa Dewan Ulama Indonesia juga meminta masyarakat untuk membuat hasil keputusan ulama tentang komisi fatwa terkait dengan isu-isu strategis nasional sebagai pedoman.

Mengenai masalah strategis nasional, forum komisi fatwa Ijtima Ulama telah menghasilkan beberapa fatwa yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan nasional, terutama dalam menangani masalah-masalah saat ini, termasuk; (2006) tentang Penegasan Bentuk dan Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (2009) Prinsip Pengajaran Islam tentang Hubungan Antaragama dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (2012) Prinsip Tata Kelola yang Baik Menurut to Islam Fâdhilah), Kriteria untuk Ketaatan pada Ulil Amri (Pemerintah) dan Batas-Batasnya, (2018) Mempertahankan Keberadaan NKRI dan Pertahanan Nasional.

Dia juga menjelaskan, Komisi Fatwa Ijtima Ulama diadakan secara rutin setiap tiga tahun, sejak tahun 2003. Komisi Fatwa Ijtima Ulama dihadiri oleh semua pimpinan Komisi Fatwa Ulama Indonesia, Ketua Dewan Fatwa Organisasi Islam Pusat, Dewan Islam Islam Pesantren, Pimpinan Universitas Islam Syariah dan perorangan yang memiliki kompetensi di bidang hukum Islam.

“Ruang lingkup diskusi dalam forum Ijtima Ulama adalah masalah agama kontemporer untuk membimbing dan menahan publik dan pemerintah, baik yang terkait dengan isu strategis nasional (masail asaiyyah wathaniyyah), masalah fiqh kontemporer (masail fiqhiyyah muashirah), dan hukum dan masalah legislatif (masail qanuniyah), “katanya.