Calon Menteri dari PDIP Harus Lewati Dua Orang

Berita gosip – Calon menteri dari PDIP harus melewati dua pintu masuk untuk bisa melenggang ke sana, yakni atas pilihan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. Kedua tokoh tersebut memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa kader yang akan dipilih.

“Saya kira nama-nama yang selama beredar masuk kader potensial. Hanya saja, di PDIP kader yang akan menjadi menteri harus melalui dua pintu masuk, yakni hak prerogatif Ketua Umum PDIP dan Presiden. Jika salah satunya dilewati, tentu kader tersebut tidak bisa menjadi menteri,” kata politikus PDIP Faozan Amar ketika berbincang dengan Gosipcetar, Minggu (21/7/2019).

Ketua PP Bamusi ini menerangkan bahwa urusan kursi Kabinet Kerja Jilid II merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Faozan yakin Jokowi akan berkonsultasi dan berdiskusi dengan Megawati terkait jumlah kursi untuk PDIP.

“Saya kira sebagai kader PDIP, Beliau pasti akan berkonsultasi dan berdiskusi dengan Ketua Umum Ibu Megawati menyangkut berapa yang pas kursi menteri dari PDIP. Tentu dengan mempertimbangkan asas proporsionalitas kursi di DPR,” jelas Faozan.

PDIP, lanjut dia, memiliki banyak stok kader yang kompeten untuk menjadi menteri. Namun nama yang akan diajukan merupakan hak prerogatif Megawati.

Baca juga: Kim Jong-un Minta Uang Rakyat Untuk Rawat Jenazah Kakeknya

Sebagaimana diwartakan, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan calon menteri yang akan diajukan kepada presiden terpilih Joko Widodo merupakan kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Kader PDIP yang akan diusulkan kepada Presiden sebagai menteri itu muncul dari kewenangan Ibu Megawati. Kemudian, menjadi menteri itu hak prerogatif Presiden,” kata Basarah saat berada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 18 Juli 2019.

Dia mengatakan, Megawati belum menggunakan hak prerogatifnya sehingga dapat dikatakan hingga kini belum ada nama calon menteri dari PDIP yang diajukan kepada presiden terpilih Jokowi.

Menurut Basarah, Megawati masih memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk menyelesaikan hal-hal yang fundamental demi kepentingan bangsa yang lebih besar.

“Urusan kabinet nanti akan dibicarakan pada saatnya dengan ketum parpol koalisi,” kata Basarah.